Menerawang Banjir Tanpa Akhir

Menerawang Banjir Tanpa Akhir

Sumber: Kompas 22 Mar 2021


Banjir besar di Kabupaten Bekasi dan DKI Jakarta awal tahun ini dinilai akan terus berulang tanpa adanya upaya penanggulangan yang melibatkan warga kota. Isu lama yang kembali disuarakan.

BEKASI, KOMPAS — Banjir seperti tanpa akhir di Jakarta dan Bekasi, yang kembali meneror warga pada awal tahun ini. Lagi-lagi, peran warga kota dinilai signifikan mengurangi dampak. Isu yang sudah mengemuka beberapa tahun lalu.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Jawa _ Barat, kerugian yang timbul akibat banjir Februari 2021 sebesar Rp 250 miliar. Namun, itu belum termasuk kerugian di kawasan industri.

“Tahun ini ada salah satu kawasan industri yang juga terdampak banjir. Teridentifikasi di salah satu kawasan industri itu saja kerugiannya hampir Rp.300 miliar,” kata anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto, dalam diskusi Cikarang Corner bertajuk ’Banjir: Kawan atau Lawan” di Hutan danau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Minggu,(21/3/2021).

Banjir di Kabupaten Bekasi secara periodik sudah terjadi 14 tahun berturut-turut. Dari kejadian berulang itu, katanya, skala bencana beberapa tahun terakhir terus meningkat.

*Dua tahun terakhir, pada 2020, banjir di 18 kecamatan. Tahun ini 15 kecamatan, 35 desa, tersebar di 120 titik dengan warga terdampak 14.845 keluarga,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Hadir berbicara dalam diskusi di antaranya anggota DPR, Obon Tabroni, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah II] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi R. Sopyan Rahayu. Lalu, Ketua Komunitas Save Kali Cikarang Eko Jatmiko; pegiat sejarah Bekasi, Shakiran; dan perwakilan kalangan pengusaha Kabupaten Bekasi, Eric Sihotang.

KOMPAS. RONY ARIYANTO NUGROHO

Aliran Sungai Ciliwung di antara bebatuan di kawasan Tebing Gircil, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/3/2021). Aneka sampah dijumpai di area ini, yang di antaranya menjadi sasaran para pemulung. Sungai bersih dan sehat masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai di tengah kabar banjir yang selalu muncul.

Menurut Obon, pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Bekasi, persoalan utamanya bukan pada Sungai Citarum. Sumbangan air dari Citarum hanya 400 meter kubik per detik. Terbanyak dari Sungai Cibeet—anak Sungai Citarum—dengan debit air 900 meter kubik per detik.

Ia menilai, pengendalian banjir harus terintegrasi, mulai dari anggaran hingga aturan. ”Kalau untuk hari ini, di Citarum ada puluhan titik tanggul kritis,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BBWS Citarum Anang Muchlis mengatakan bahwa_ pihaknya sudah selesai mengidentifikasi tanggul-tanggul kritis di Citarum hilir, wilayah Kabupaten Bekasi. Proses _ identifikasi mendetail, mulai dari Kedung Gede atau dari titik pertemuan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum sampai Muara Gembong.

*Pemeriksaan tanggul yang kami lakukan 93 kilometer. Hasilnya, 55 titik tanggul kritis. Sudah selesai dan ini akan kami tindaklanjuti.” kata Anang.

Kesadaran kolektif

Dalam diskusi itu disepakati bahwa penanganan banjir periodik di Bekasi memerlukan kesadaran kolektif berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

Banjir di Kabupaten Bekasi, menurut Budiyanto, merupakan persoalan sistemik. Banjir berulang dengan skala terus membesar dan berdampak luas serta merugikan masyarakat secara materiil dan imateriil. *Jadi, tidak bisa solusi penyelesaian banjir di Kabupaten Bekasi hanya sporadis. Harus menggunakan pendekatan sistemik skala besar,” katanya.

Pendekatan sistemik yang dimaksud antara lain mulai dari prioritas anggaran hingga regulasi penanggulangan banjir. Di Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah dianggap tak mampu mengidentifikasi penyebab masalah banjir. Akibatnya, pemerintah daerah tidak berbuat apa pun.

Di tingkat provinsi, anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 202] sebanyak Rp.170 miliar. Dari jumlah itu, anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan banjir hanya Rp 15 miliar.

Di Jakarta, pelibatan warga untuk mempercepat penambahan infrastruktur penahan air hujan kembali disuarakan. Pemprov DKI didorong menyediakan insentif khusus agar banyak warga terlibat.

*Saya pribadi ingin setiap pemerintah daerah, misalkan Jakarta, memberikan insentif kepada setiap rumah yang bisa membangun sistem menahan hujan, bisa misalnya dengan dikurangi dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),” kata Firdaus Ali, Staf Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air, dalam diskusi daring ”Memuliakan Air dan Hutan Kota”.

Diskusi dihelat Kemitraan Kota Hijau, Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI DKI Turut berbicara, pengajar pada Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB University, Bogor, Bambang Sulistyantara; pegiat Kemitraan Kota Hijau, Nirwono Joga; serta Niken Larasati dari [ALI DKI Jakarta.

Firdaus memberi gambaran, di Jakarta ada sekitar 2,2 juta rumah tapak. Jika di setiap rumah ada sistem penahan air hujan kapasitas 1 meter kubik, berarti 2,2 juta meter kubik air tidak melimpas ke permukaan dan jadi genangan atau banjir. Volume itu setara 66,86 persen daya tampung Waduk Pluit, Jakarta Utara, seluas 60 hektar.

Teknik menahan air hujan tidak hanya dengan sumur resapan karena tidak semua area di Jakarta cocok dengan jenis infrastruktur itu. Alternatif lain adalah lubang biopori, polder, atau penanaman pohon.

(VAN/JOG)

#landscapearchitecture
#landscapearchitects
#indonesiansocietyoflandscapearchitect